Posted by: lilyardas | October 1, 2005

PESIMISME DI ERA DESENTRALISASI

Workshop Indonesia’s Decentralization Policy:

PESIMISME DI ERA DESENTRALISASI

Bujet bulletin edition 2/II, BIGS Publisher & Ford Foundation, Bandung

Mar 2004

 

Kebijakan desentralisasi fiskal dan “amunisi” pemberontak adalah dua hal yang terhubung dari potongan kesimpulan yang didapat dari exit workshop “Indonesia’s Decentralization Policy: Problems And Policy Directions” di Savoy Homann Bandung Selasa 2 Maret 2004. Dalam kegiatan yang merupakan akhir dari rangkaian penelitian sejak 2002 sampai dengan 2004, beberapa peneliti dari Hitotsubashi University Tokyo Jepang, Unpad, UI, UGM, UGM dan Unibraw secara bergantian menyampaikan hasil risetnya. Hasil riset yang dilakukan di berbagai kota di Indonesia seperti Kabupaten Bandung, Jakarta, Lombok, Kutai dan Agam.

Kegiatan ini sendiri merupakan kerja sama antara pemerintah Jepang yang diwakili oleh JICA dan kementrian luar negeri Jepang dengan Pemerintah Indonesia. Setidaknya ada enam paper yang didiskusikan dalam dua sesi. Sesi pertama di pagi hari mendiskusikan desentralisasi dalam konteks Indonesia, sementara sore hari mencoba menangkap potret penerapannya di Kabupaten Bandung dan Agama.

Meski padat dengan argumentasi teoritis, bahkan beberapa menggunakan pendekatan model matematis, naskah-naskah paper yang dipresentasikan tersebut ternyata lebih memfokuskan analisis interaksi ideal antar pemerintah daerah maupun dengan pemerintah yang lebih tinggi. Pembicaraan peran serta masyarakat yang menjadi objek penentu dalam membentuk good governannce kurang mendapat pembahasan yang cukup.

Desentralisasi

Terungkap, bahwa desentralisasi adalah bagian dari kebijakan ekonomi sudah tentu dimaksudkan untuk membuat rakyat makin sejahtera. Pada prosesnya desentralisasi itu diawali dengan pemindahan kewenangan pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Artinya di tingkat yang lebih rendah pemerintah dianggap mampu mengidentifikasi dengan lebih akurat apa yang dibutuhkan masyarakat serta menyediakan kebutuhan lokal dengan lebih efisien. Seharusnya, proses itu kemudian dilanjutkan dengan melibatkan masyarakat, antara lain dalam memantau pengelolaan wewenang. Atau setidaknya menciptakan ruang-ruang partisipasi yang nyaman bagi publik di tingkat lokal.

Ternyata, kenyataannya belumlah berjalan seperti seharusnya itu, bahkan sebagian besar kalangan kampus justru lebih tertarik memformulasikan proses pelimpahan otoritas pemerintah pusat ke daerah dibandingkan mendesain proses pelibatan masyarakat dalam perencanaan kebijakan dan pengambilan keputusan. Hal ini berbeda dengan kalangan LSM atau CBO (community based organization) yang lebih gandrung mengusung isu penguatan masyarakat sipil.

Dalam workshop yang dibuka oleh wakil Bupati Bandung Eliyadi Agraraharja ini, terungkap juga bahwa proses desentralisasi di Indonesia lebih didorong oleh situasi politik yang memanas di ujung rezim otoriterian. Motif politik untuk menjaga keutuhan negara dengan mengimingi-imingi daerah dengan peningkatan porsi bagi-hasil menjadi semangat utama dalam mendesain kebijakan desentralisasi fiskal ketimbang rasionalisasi ekonomi. Hasilnya adalah ditemukan beberapa dampak negatif dari “ketergesa-gesaan” diantaranya adalah peran koordinasi pemerintah provinsi yang kadang masih ditemukan ketidak samaan pendefinisian dengan pemerintah kota maupun kabupaten. Selain itu budaya kompetisi dan kerja sama daerah yang tidak tampak. Daerah tampaknya “malu-malu” untuk berani tampil beda dalam mengelola diri masih terbiasa menunggu standardisasi dari pusat.

Asumsi bahwa dengan memperkuat wewenang legislatif di era desentralisasi meningkatkan keterwakilan masyarakat sekaligus mencerminkan kontrol masyarakat ternyata tidak terbukti. Dalam paper yang tidak dipresentasikan di Bandung, Takashi Kuraishi menemukan bahwa bahwa anggota legislatif di Indonesia di dominasi oleh pria, pendidikan formal yang cukup tingi, berlatar belakang organisasi pemuda dan agama, kelas menengah perkotaan, putra asli daerah dan merupakan generasi 1940-1950an dan 1950-1960an Sehingga dapat menjadi penjelas mengapa isu-isu buruh, kaum marjinal, petani, perempuan sulit menjadi perhatian utama.

Beberapa rekomendasi kunci dari seluruh rangkaian penelitian ini adalah :

1. harus didorong penyusunan kebijakan pengeluaran pemerintah yang lebih jelas

2. membuat mekanisme monitoring atas kinerja pemerintah daerah

3. pajak kepemilikan (property tax) menjadi pajak daerah yang utama

4. pendesainan PPN sebagai bagi hasil pajak dengan daerah

5. reformasi seluruh sistem perpajakan

6. badan independen khusus yang menilai kelayakan DAU (dan dan dana perimbangan lainnya)

7. pemanfaatan DAK sebagi alat koordinasi

8. penyusunan prosedur pinjaman yang dilakukan pemerintah daerah

9. peningkatan kapasitas sdm dan kelembagaan

10. peningkatan peran pemerintah provinsi dalam melakukan koordinasi

Salah satu paper yang unik namun sangat akademik hingga perlu ekstra energi untuk mencernanya sekaligus rigid untuk diterapkan. Adalah yang dibawakan oleh Shigeiki Kuneida dari Hitotsubashi University. Hasil penelitiannya yang memuat pengalaman beberapa negara Asia mengenai kebijakan desentralisasi, ternyata membuka kemungkinan terjadinya pemberontakan yang memicu perpecahan sebuah negara. Lepasnya Singapore di tahun 1964 dan Brunei di tahun 1984 dari Malaysia adalah contoh ketidakpuasan daerah atas pengelolaan sumber daya yang dilakukan oleh pemerintah yang lebih tinggi. Ketidakpuasan inilah yang akan menjadi “amunisi” suatu daerah dalam memberontak dan dan melepaskan diri. Kuneida kemudian memproyeksikan masalah tersebut ke dalam konteks Indonesia terutama Papua dan Aceh. Menurutnya kebijakan desentralisasi di Indonesia akan lebih baik bila bagi-hasil pengelolaan sumber daya alam lebih banyak bagian yang dikembalikan ke daerah. Tentu saja simpulan seperti inilah ditunggu-tunggu oleh para pemerintah daerah dari setiap penelitian.

Secara kontroversial, ia cukup berani mengusulkan demiliterisasi di Aceh dan meminta pemerintah untuk berunding kembali dengan GAM sebagai bagian dari rekomendasi papernya. Hal ini memicu tanggapan dari Max Pohan (staff ahli menneg BPPN) yang mempertanyakan komprehensifan penelitian yang dilakukan hingga menghasilkan simpulan seperti diatas.

Pada bagian lain, rekan Kuneida, Motohiro Sato mendekripsikan teori hubungan antara pemerintah (intergorvernmental) dan membandingkannya dengan praktek di Indonesia. selain mereformulasi ulang DAU dan DAK sebagai rekomendasi ia juga mengusulkan adanya badan khusus yang menjadi “wasit” dalam menentukan besarnya DAU dan DAK.

Kedua instrumen ini, katanya dapat memicu zero sum game antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Yaitu daerah berusaha melakukan trik-trik tertentu untuk memperbesar jumlah dana perimbangan yang dapat diperoleh. Salah satunya keterkaitan antara DAU dan jumlah pegawai negri dapat memicu keengganan pemerintah daerah merampingkan struktur pemerintahannya.

Pembicara lokal

Dua pembicara asli Indonesia Chandra Asri Ananda (Unibraw) dan Raksaka Mahi (UI) mencermati masalah kelembagaan yang merintangi implementasi kebijakan desentralisasi menggapai tujuannya. Ketidaksempurnaan perancangan institusi sebagaimana di negara-negara berkembang lainya dicirikan dengan banyaknya pelanggaran yang terjadi sementara kemungkinan untuk tertangkap dan dihukum sangat kecil (bayangkan Indonesia adalah paling korup di Dunia tapi berapa jumlah koruptor yang dihukum?). Indikator kelemahan institusi lainnya dapat terlihat dari banyaknya keinginan mayoritas publik yang tidak dapat berhasil diwujudkan ketika melewati proes politik

Desentralisasi dengan kelembaan yang buruk alih-alih menyediakan barang publik lokal dengan lebih efisien justru meningkatkan biaya birokrasi sekaligus siluman karena menyebarnya korupsi yang dulu tersentralisasi. Selain itu kewenangan pengelolaan sumber daya yang lebih leluasa justru menyebakan kerusakan lingkungan menjadi lebih parah di era desentralisasi. Hal-hal tersebut justru memburuk kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan yang justru lawan dari tujuan suatu kebijakan ekonomi. Beberapa hal yang direkomendasikan adalah perbaikan proses pengambilan keputusan (dengan melibatkan masyarakat tentunya), peningkatan peran dan tanggung jawab pemerintah di setiap tingkatan, perombakan sistem hukum, perbaikan insentif bagai para pelayan publik. .

Bukan pesimisme tentang desentralisasi yang hendak dihembuskan dalam paper-paper yang sempat dipublikasikan dalam symposium di Tokyo tahun 2003 dan Jakarta awal tahun 2004. suatu karya ilmiah memang memiliki tugas untuk menganalisis kekurangan dan kelemahan. Informasi ini diperlukan untuk perbaikan metoda dalam mencapai tujuan bukan menjadi alasan untuk mengembalikan proses desentralisasi ini kembali menjadi sentralistis.

Bersamaan dengan workshop di Bandung di Kota Balikpapan diselenggarakan acara yang serupa dengan mengundang para akademisi, lembaga peneliti, birokrat dan aktivis lsm. Herannya di Bandung tak ada satupun anggota legislatif yang hadir disana entah tak diundang atau memang tak tertarik untuk datang.

Bagi pembaca yang tertarik lebih lanjut dapat mencoba untuk menelusuri paper-paper yang dihasilkan melalui http://www.jics.or.jp dan jangan lupa untuk mengaksesnya dalam english version kecuali anda memang dapat memahami aksara kanji jepang 😉

Penulis adalah peneliti BIGS

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: